TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memasuki masa kunjungan kerja (Kunker) yang dibagi per daerah pemilihan (Dapil), 13-17 September 2011. Kunker itu menjadi ajang pembuktian sejauh mana kegiatan pembangunan tahun anggaran 2010 dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Gatot Pujo Nugroho bersama satuan kinerja perangkat daerah (SKPD).
Sebelumnya dalam sidang paripurna DPRD Sumut baru-baru ini, Plt Gubernur Gatot Pujo Nugroho menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tahun anggaran 2010, dimana antara lain tercipta sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 404,884 miliar.
Walau demikian, berbagai program kerja pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat telah dilakukan, baik di sektor ekonomi, pendidikan, pertanian, kesehatan, infrastruktur, sosial dan budaya, yang secara umum dilaksanakan semaksimal mungkin dan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Sumut, Budiman Nadapdap mengatakan, walau Plt Gubernur sudah menyampaikan laporannya, namun bukan berarti serta merta diterima dewan. "Itukan masih penyajian yang belum menyertai pembuktian secara faktual atau masih secara tertulis saja," ujarnya menjawab wartawan, Jumat (9/9).
Lebih lanjut dikatakan, diperlukan penyelidikan ke lapangan, apakah anggaran benar-benar dialokasikan. Tidak hanya itu, diperlukan sejauh mana kualitas pengalokasian anggaran itu, bagaimana pengelolaannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak.
Budiman, yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan ini mengaku, fraksinya banyak mendapat laporan soal berbagai kejanggalan kegiatan pembangunan di berbagai daerah di Sumut. Soal hal tersebut, lanjutnya, sudah dikoordinasikan kepada semua anggota fraksi per Dapil, untuk kemudian menyelidikinya.
"Tapi tidaklah pula etis kita beberkan saat ini, tunggulah setelah kita lakukan Kunker," jelas Budiman. Anggota dewan dari Dapil VIII ini menambahkan, fraksinya akan tegas soal bilamana ada kejanggalan. Fraskinya akan menghimpun untuk kemudian disampaikan ke publik agar menjadi perhatian.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Jamaluddin Hasibuan mengatakan, kunjungan kerja merupakan kesempatan yang baik untuk menyesuaikan kebenaran laporan Gubernur dengan kondisi sebenarnya di lapangan. "Jadi ini momen bagus agar ada kroscek," sebut anggota dewan dari Dapil VI.
Ditanya soal kegiatan pembangunan mana yang menjadi sorotan, Jamaluddin mengatakan belum mengetahuinya. "Kita lihat saja sesuai apa yang ada di lapangan, yang pasti seperti pembangunan jalan, jembatan, drainase dan lainnya menjadi perhatian kita," ujarnya.
Dia menyebutkan kalangan anggota dewan akan memberikan data sesuai di lapangan terkait kegiatan pembangunan. Pasalnya juga, dewan tidak sendirian karena akan didampingi pihak pemeriksa dan pengawas, termasuk dari SKPD selaku yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan.
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, M Faisal mengatakan, pihaknya bersama satu tim Dapil Medan akan lebih fokus antara lain ke persoalan penyaluran bantuan daerah bawahan (BDB). Faisal mengatakan, persoalan BDB cukup menyentuh dengan masyarakat, sehingga perlu dibuktikan apakah dalam pelaksanaannya, memang benar-benar disalurkan ke masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Hanura, Aduhot Simamora. Anggota Dewan dari Dapil VIII ini mengemukakan pentingnya penyelidikan soal antara lain penggunaan dana untuk infrastruktur jalan dan jembatan dan sekolah. Hal yang lain perlu ditinjau adalah soal pelaksanaan program transmigrasi di Desa Simpang Bolon Kecamatan Garoga.(afr / www.tribun-medan.com)
Sebelumnya dalam sidang paripurna DPRD Sumut baru-baru ini, Plt Gubernur Gatot Pujo Nugroho menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tahun anggaran 2010, dimana antara lain tercipta sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 404,884 miliar.
Walau demikian, berbagai program kerja pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat telah dilakukan, baik di sektor ekonomi, pendidikan, pertanian, kesehatan, infrastruktur, sosial dan budaya, yang secara umum dilaksanakan semaksimal mungkin dan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Sumut, Budiman Nadapdap mengatakan, walau Plt Gubernur sudah menyampaikan laporannya, namun bukan berarti serta merta diterima dewan. "Itukan masih penyajian yang belum menyertai pembuktian secara faktual atau masih secara tertulis saja," ujarnya menjawab wartawan, Jumat (9/9).
Lebih lanjut dikatakan, diperlukan penyelidikan ke lapangan, apakah anggaran benar-benar dialokasikan. Tidak hanya itu, diperlukan sejauh mana kualitas pengalokasian anggaran itu, bagaimana pengelolaannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak.
Budiman, yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan ini mengaku, fraksinya banyak mendapat laporan soal berbagai kejanggalan kegiatan pembangunan di berbagai daerah di Sumut. Soal hal tersebut, lanjutnya, sudah dikoordinasikan kepada semua anggota fraksi per Dapil, untuk kemudian menyelidikinya.
"Tapi tidaklah pula etis kita beberkan saat ini, tunggulah setelah kita lakukan Kunker," jelas Budiman. Anggota dewan dari Dapil VIII ini menambahkan, fraksinya akan tegas soal bilamana ada kejanggalan. Fraskinya akan menghimpun untuk kemudian disampaikan ke publik agar menjadi perhatian.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Jamaluddin Hasibuan mengatakan, kunjungan kerja merupakan kesempatan yang baik untuk menyesuaikan kebenaran laporan Gubernur dengan kondisi sebenarnya di lapangan. "Jadi ini momen bagus agar ada kroscek," sebut anggota dewan dari Dapil VI.
Ditanya soal kegiatan pembangunan mana yang menjadi sorotan, Jamaluddin mengatakan belum mengetahuinya. "Kita lihat saja sesuai apa yang ada di lapangan, yang pasti seperti pembangunan jalan, jembatan, drainase dan lainnya menjadi perhatian kita," ujarnya.
Dia menyebutkan kalangan anggota dewan akan memberikan data sesuai di lapangan terkait kegiatan pembangunan. Pasalnya juga, dewan tidak sendirian karena akan didampingi pihak pemeriksa dan pengawas, termasuk dari SKPD selaku yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan.
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, M Faisal mengatakan, pihaknya bersama satu tim Dapil Medan akan lebih fokus antara lain ke persoalan penyaluran bantuan daerah bawahan (BDB). Faisal mengatakan, persoalan BDB cukup menyentuh dengan masyarakat, sehingga perlu dibuktikan apakah dalam pelaksanaannya, memang benar-benar disalurkan ke masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Hanura, Aduhot Simamora. Anggota Dewan dari Dapil VIII ini mengemukakan pentingnya penyelidikan soal antara lain penggunaan dana untuk infrastruktur jalan dan jembatan dan sekolah. Hal yang lain perlu ditinjau adalah soal pelaksanaan program transmigrasi di Desa Simpang Bolon Kecamatan Garoga.(afr / www.tribun-medan.com)
Penulis : Adol Frian Rumaijuk
Editor : Adol Frian Rumaijuk
Sumber : Tribun Medan
0 Komentar:
Post a Comment